Apa Itu CPPOB? Pengertian, Persyaratan, dan Cara Penerapannya

Keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap produsen makanan. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan, setiap tahapan produksi perlu dikendalikan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas produk. Salah satu pedoman yang digunakan dalam industri pangan olahan adalah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

CPPOB merupakan pedoman yang ditetapkan untuk memastikan pangan olahan diproduksi secara aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapannya tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fasilitas produksi, tetapi juga mencakup pengawasan proses, dokumentasi, hingga ketertelusuran produk.

Lantas, apa itu CPPOB, apa saja persyaratannya, dan bagaimana cara menerapkannya di industri makanan? Simak penjelasan berikut untuk memahami ketentuan CPPOB menurut BPOM serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha.

Apa Itu CPPOB?

CPPOB adalah singkatan dari Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yaitu pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan pangan olahan diproduksi secara aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Pedoman ini menjadi acuan bagi produsen makanan dan minuman dalam menjalankan proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk jadi. Tujuannya adalah meminimalkan risiko kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat memengaruhi keamanan pangan.

Dalam penerapannya, CPPOB tidak hanya mengatur kebersihan fasilitas dan peralatan produksi, tetapi juga mencakup higiene karyawan, pengendalian mutu, dokumentasi produksi, serta sistem ketertelusuran produk (traceability).

Sebagai contoh, produsen makanan ringan perlu memastikan bahan baku disimpan dengan benar, area produksi tetap higienis, dan setiap kemasan memiliki informasi identifikasi produk yang sesuai. Hal ini membantu perusahaan menjaga konsistensi mutu sekaligus mempermudah penelusuran apabila ditemukan masalah pada produk yang telah beredar.

Ketentuan mengenai penerbitan Izin Penerapan CPPOB diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021. Namun, CPPOB sebagai pedoman produksi perlu dibedakan dengan Izin Penerapan CPPOB sebagai bukti resmi pemenuhan standar.

Apa Tujuan dan Manfaat Penerapan CPPOB bagi Industri Makanan?

Tujuan utama penerapan CPPOB adalah memastikan produk makanan dan minuman dihasilkan melalui proses produksi yang aman, higienis, dan terkendali. Selain melindungi konsumen dari risiko pangan yang tidak aman, CPPOB juga membantu industri makanan meningkatkan konsistensi mutu, efisiensi operasional, dan daya saing produk.

Berdasarkan pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, penerapan CPPOB memiliki beberapa tujuan dan manfaat berikut:

1. Menjaga keamanan pangan. Membantu produsen mencegah kontaminasi biologis, kimia, dan fisik selama proses produksi sehingga makanan lebih aman dikonsumsi.
2. Mempertahankan kualitas produk. Memastikan setiap tahapan produksi mengikuti prosedur yang terstandar agar mutu produk tetap konsisten.
3. Meningkatkan efisiensi produksi. Membantu perusahaan mengurangi kesalahan proses, pemborosan bahan baku, dan risiko produk gagal melalui pengendalian produksi yang lebih baik.
4. Mendukung pemenuhan regulasi. Membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan yang berlaku, termasuk dalam proses perizinan yang mensyaratkan penerapan CPPOB.
5. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Penerapan standar produksi yang baik menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan dan kualitas makanan.
6. Mempermudah pengawasan dan ketertelusuran produk. Dokumentasi produksi yang terorganisir membantu perusahaan mengidentifikasi asal bahan baku, nomor batch, serta riwayat produksi apabila ditemukan masalah kualitas.

Sebagai contoh, produsen makanan kemasan yang menerapkan CPPOB perlu mengawasi kebersihan peralatan, memastikan bahan baku sesuai standar, serta melakukan pencatatan produksi secara konsisten. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi penyebab masalah dan mengambil tindakan perbaikan sebelum produk didistribusikan.

Apa Dasar Hukum CPPOB Menurut BPOM?

Dasar hukum CPPOB di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Regulasi tersebut menjadi acuan bagi industri makanan dan minuman dalam menerapkan standar produksi yang aman, menjaga mutu pangan, serta memenuhi persyaratan perizinan.

Berikut beberapa peraturan yang menjadi dasar penerapan CPPOB di Indonesia:

Salah satu regulasi yang perlu dipahami produsen makanan adalah Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Peraturan ini menjelaskan ketentuan perizinan sebagai bukti bahwa sarana produksi telah memenuhi persyaratan CPPOB.

Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2025 mengatur standar perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk persyaratan administratif dan teknis yang berkaitan dengan Izin Penerapan CPPOB.

Baca juga: Cara Mengurus Izin BPOM Makanan 2026: Syarat & Biaya

Apa Saja Persyaratan CPPOB yang Harus Dipenuhi Industri Makanan?

Persyaratan CPPOB mencakup pengendalian lokasi, bangunan, peralatan, sanitasi, bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga dokumentasi produk. Seluruh aspek tersebut bertujuan memastikan industri makanan menjalankan proses produksi yang higienis, terkendali, dan sesuai standar keamanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, pedoman CPPOB mencakup 18 aspek, mulai dari lokasi produksi hingga pelaksanaan pedoman. Untuk mempermudah pemahaman, persyaratan tersebut dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian utama berikut.

Lokasi dan Lingkungan Produksi

Lokasi pabrik makanan harus mempertimbangkan potensi pencemaran dari lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi keamanan produk. Area produksi sebaiknya jauh dari sumber polusi, tempat pembuangan sampah, genangan air, serta lingkungan yang berpotensi menjadi sarang hama.

Selain pemilihan lokasi, perusahaan perlu menjaga kebersihan lingkungan pabrik, memastikan saluran pembuangan berfungsi dengan baik, dan melakukan pengendalian hama secara berkala.

Sebagai contoh, produsen makanan ringan perlu memastikan area penyimpanan bahan baku tidak berdekatan dengan tempat penampungan limbah terbuka yang berisiko menyebabkan kontaminasi.

Bangunan dan Fasilitas Produksi

Bangunan industri makanan harus dirancang agar mudah dibersihkan, dirawat, dan mendukung kelancaran proses produksi. Tata letak ruangan juga perlu disesuaikan dengan alur pengolahan untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang antara bahan mentah dan produk jadi.

Beberapa aspek bangunan yang perlu diperhatikan meliputi:

• Lantai dan dinding menggunakan material yang mudah dibersihkan serta sesuai dengan kondisi produksi.
• Ventilasi dan pencahayaan memadai untuk mendukung lingkungan kerja yang higienis.
• Tersedia fasilitas air bersih, tempat pencucian, dan sistem pembuangan limbah.
• Area produksi, pengemasan, dan penyimpanan diatur berdasarkan kebutuhan pengendalian kontaminasi.

Penataan fasilitas yang baik juga memudahkan perusahaan melakukan pengawasan kebersihan dan pemeliharaan secara rutin.

Peralatan Produksi

Seluruh mesin dan peralatan yang digunakan dalam pengolahan makanan harus sesuai dengan jenis produk, mudah dibersihkan, dan tidak menjadi sumber kontaminasi.

Peralatan yang bersentuhan langsung dengan pangan perlu menggunakan material yang aman untuk kontak dengan makanan. Selain itu, perusahaan harus melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala untuk memastikan mesin beroperasi sesuai standar.

Sebagai contoh, industri makanan dapat menerapkan jadwal pembersihan mesin pengaduk, conveyor, dan peralatan pengemasan. Alat ukur seperti timbangan dan pengukur suhu juga perlu diperiksa atau dikalibrasi agar hasil pengukuran tetap akurat.

Sanitasi dan Higiene Karyawan

Sanitasi dan higiene merupakan bagian penting dalam penerapan CPPOB karena aktivitas karyawan dapat menjadi salah satu sumber kontaminasi pangan apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Perusahaan perlu menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai sekaligus memastikan setiap pekerja memahami prosedur higiene selama proses produksi.

Beberapa praktik yang perlu diterapkan antara lain:

• Mencuci tangan sebelum menangani bahan atau produk makanan.
• Menggunakan pakaian kerja dan perlengkapan pelindung yang sesuai.
• Menjaga kebersihan peralatan, meja kerja, serta area produksi.
• Melakukan pembersihan dan sanitasi berdasarkan jadwal yang ditetapkan.
• Memastikan pekerja yang berpotensi menularkan penyakit melalui pangan tidak menangani produk secara langsung.

Selain itu, pelatihan mengenai keamanan pangan perlu dilakukan secara berkala agar karyawan memahami risiko kontaminasi dan prosedur pencegahannya.

Pengendalian Bahan Baku dan Proses Produksi

Industri makanan harus memastikan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong memenuhi persyaratan keamanan serta mutu sebelum digunakan dalam proses pengolahan.

Pengendalian dimulai sejak penerimaan bahan dari pemasok, pemeriksaan kondisi bahan, penyimpanan, hingga penggunaannya dalam produksi.

Selama proses pengolahan, perusahaan juga perlu mengawasi parameter yang berpengaruh terhadap keamanan pangan, seperti suhu, waktu pemanasan, dan kondisi penyimpanan sesuai karakteristik produk.

Sebagai contoh, produsen makanan beku perlu memantau suhu selama pengolahan dan penyimpanan untuk mengurangi risiko pertumbuhan mikroorganisme. Setiap penyimpangan proses harus ditangani sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pengemasan dan Pelabelan Produk

Pengemasan bertujuan melindungi makanan dari kontaminasi serta menjaga mutu produk selama penyimpanan dan distribusi. Oleh karena itu, industri makanan perlu menggunakan bahan kemasan yang sesuai dengan karakteristik produk dan aman untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Selain menjaga kondisi kemasan, produsen juga perlu memastikan informasi pada label sesuai dengan ketentuan pelabelan pangan olahan yang berlaku.

Informasi yang perlu diperhatikan antara lain:

• Nama dan identitas produk.
• Komposisi bahan.
• Informasi produsen.
• Nomor izin edar jika diwajibkan.
• Tanggal dan kode produksi.
• Informasi kedaluwarsa sesuai ketentuan.

Kode produksi dan tanggal kedaluwarsa perlu dicetak dengan jelas, akurat, dan mudah dibaca. Kesalahan pencetakan atau kode yang mudah luntur dapat menyulitkan identifikasi produk, pemeriksaan mutu, serta proses penelusuran apabila terjadi keluhan konsumen.

Untuk mendukung pengendalian tersebut, produsen dapat menerapkan pemeriksaan hasil cetak secara berkala pada lini pengemasan.

Penyimpanan dan Distribusi

Persyaratan CPPOB juga mencakup pengendalian kondisi penyimpanan bahan baku, bahan kemasan, dan produk jadi agar kualitasnya tetap terjaga sebelum sampai ke konsumen.

Perusahaan perlu mengatur suhu, kelembapan, kebersihan, serta penempatan produk berdasarkan karakteristik masing-masing bahan atau makanan.

Dalam pengelolaan persediaan, industri makanan dapat menerapkan sistem First Expired, First Out (FEFO), yaitu memprioritaskan penggunaan atau distribusi produk dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih dekat.

Selain itu, kendaraan pengangkut harus berada dalam kondisi bersih dan sesuai dengan kebutuhan produk. Sebagai contoh, makanan beku membutuhkan pengendalian suhu selama distribusi untuk menjaga keamanan dan mutunya.

Dokumentasi, Pencatatan, dan Ketertelusuran Produk

Dokumentasi merupakan salah satu persyaratan penting CPPOB karena membantu perusahaan membuktikan bahwa proses produksi telah dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pencatatan yang baik juga memungkinkan produsen melakukan penelusuran produk atau traceability apabila ditemukan masalah keamanan maupun kualitas pangan.

Beberapa dokumen yang perlu dikelola meliputi:

• Catatan penerimaan dan penggunaan bahan baku.
• Tanggal produksi dan nomor batch atau lot.
• Catatan pengawasan proses dan hasil pemeriksaan mutu.
• Jadwal pembersihan serta pemeliharaan peralatan.
• Data penyimpanan dan distribusi produk.
• Catatan keluhan konsumen serta tindakan perbaikan dan penarikan produk.

Sebagai contoh, apabila ditemukan produk makanan dengan kualitas yang tidak sesuai standar, nomor batch dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok produksi yang terdampak. Perusahaan kemudian dapat memeriksa catatan penggunaan bahan baku, proses pengolahan, hingga jalur distribusinya.

Dengan menerapkan dokumentasi dan sistem ketertelusuran yang baik, produsen makanan dapat mempercepat proses investigasi, mengurangi risiko kesalahan penanganan, dan meningkatkan efektivitas pengendalian mutu.

Bagaimana Cara Menerapkan CPPOB di Industri Makanan?

Cara menerapkan CPPOB di industri makanan dimulai dengan mengevaluasi fasilitas produksi, menyusun prosedur operasional standar (SOP), memberikan pelatihan kepada karyawan, serta melakukan pengawasan secara berkala. Langkah-langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan ketentuan yang berlaku.

Penerapan CPPOB tidak hanya dilakukan ketika perusahaan mengajukan perizinan atau menghadapi pemeriksaan BPOM. Standar ini perlu dijalankan secara konsisten dalam aktivitas produksi sehari-hari, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap didistribusikan.

Berikut empat langkah yang dapat dilakukan produsen makanan untuk menerapkan CPPOB.

Melakukan Evaluasi Kondisi Fasilitas Produksi

Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fasilitas dan proses produksi. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi bagian yang belum memenuhi persyaratan CPPOB serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Beberapa aspek yang perlu diperiksa meliputi:

• Kebersihan area produksi, gudang, dan lingkungan pabrik.
• Kondisi bangunan, ventilasi, pencahayaan, serta saluran pembuangan.
• Kelayakan mesin dan peralatan yang digunakan.
• Ketersediaan fasilitas sanitasi dan pengendalian hama.
• Pengaturan alur produksi untuk mencegah kontaminasi silang.

Sebagai contoh, apabila area penyimpanan bahan baku terlalu dekat dengan tempat pembuangan limbah, perusahaan perlu mengevaluasi tata letaknya untuk mengurangi risiko kontaminasi.

Hasil evaluasi sebaiknya dicatat dalam daftar temuan beserta prioritas perbaikannya agar perusahaan dapat memantau kesiapan fasilitas secara terukur.

Menyusun SOP dan Dokumentasi Produksi

Setelah mengevaluasi fasilitas, perusahaan perlu menyusun Standard Operating Procedure (SOP) atau prosedur operasional standar untuk memastikan setiap aktivitas produksi dilakukan secara konsisten.

SOP berfungsi sebagai panduan bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaan, sekaligus membantu perusahaan mengurangi kesalahan operasional yang dapat memengaruhi keamanan dan mutu makanan.

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

• SOP penerimaan dan pemeriksaan bahan baku.
• SOP pengolahan dan pengemasan produk.
• SOP pembersihan serta sanitasi fasilitas produksi.
• SOP pemeriksaan mutu dan pengendalian produk tidak sesuai.
• SOP pemberian kode produksi dan pemeriksaan informasi kedaluwarsa.
• SOP penyimpanan, distribusi, dan penarikan produk.

Selain SOP, perusahaan perlu menyimpan catatan pelaksanaan kegiatan produksi, seperti nomor batch, tanggal produksi, hasil pemeriksaan mutu, serta penggunaan bahan baku.

Dokumentasi tersebut membantu perusahaan melakukan penelusuran apabila ditemukan ketidaksesuaian produk dan menjadi bukti pelaksanaan prosedur saat dilakukan pemeriksaan.

Melatih Karyawan Mengenai Keamanan Pangan

Keberhasilan penerapan CPPOB juga bergantung pada pemahaman dan kedisiplinan karyawan dalam menjalankan prosedur produksi.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan keamanan pangan sesuai tanggung jawab masing-masing pekerja, baik operator produksi, petugas pengemasan, maupun tim quality control.

Materi pelatihan dapat mencakup:

• Praktik kebersihan diri dan penggunaan perlengkapan kerja.
• Pencegahan kontaminasi silang selama pengolahan.
• Prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan.
• Penanganan bahan baku serta produk jadi.
• Pemeriksaan kemasan, kode produksi, dan tanggal kedaluwarsa.
• Tindakan yang harus dilakukan ketika ditemukan produk tidak sesuai standar.

Sebagai contoh, operator mesin pengemasan perlu memahami cara memeriksa kesesuaian nomor batch dan tanggal kedaluwarsa sebelum produksi dimulai. Pemeriksaan juga perlu dilakukan saat pergantian produk atau batch untuk mengurangi risiko kesalahan pencetakan informasi.

Pelatihan sebaiknya disertai evaluasi pemahaman dan pencatatan keikutsertaan karyawan agar efektivitasnya dapat dipantau.

Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Penerapan CPPOB tidak berhenti setelah fasilitas diperbaiki dan SOP disusun. Perusahaan harus memastikan seluruh prosedur dijalankan secara konsisten melalui pengawasan dan evaluasi berkala.

Pengawasan dapat dilakukan oleh tim produksi bersama quality assurance (QA) atau quality control (QC), sesuai pembagian tanggung jawab di perusahaan.

Beberapa kegiatan pengawasan yang dapat diterapkan meliputi:

• Memeriksa kebersihan fasilitas dan peralatan sebelum produksi.
• Memantau parameter proses, seperti suhu dan waktu pengolahan.
• Memastikan bahan baku dan produk jadi memenuhi spesifikasi mutu.
• Melakukan pemeriksaan kualitas kemasan serta keterbacaan kode produksi.
• Mengevaluasi catatan produksi dan temuan ketidaksesuaian.
• Menjalankan audit internal serta tindakan perbaikan bila diperlukan.

Sebagai contoh, produsen makanan kemasan dapat melakukan pemeriksaan hasil cetak tanggal kedaluwarsa secara berkala untuk memastikan kode tetap jelas, sesuai dengan data produksi, dan tidak mudah terhapus selama penanganan normal.

Apabila ditemukan kesalahan, perusahaan perlu mengidentifikasi penyebabnya, menangani produk terdampak, serta melakukan tindakan perbaikan agar masalah serupa tidak terulang.

Apakah Sertifikat CPPOB Wajib untuk Semua Produsen Makanan?

Tidak semua produsen makanan wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB dari BPOM. Kewajiban perizinannya bergantung pada jenis pangan olahan, kategori risiko produk, dan ketentuan perizinan yang berlaku. Namun, setiap produsen pangan olahan untuk diedarkan tetap wajib memenuhi standar keamanan pangan melalui penerapan cara produksi yang baik.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021, produsen pangan olahan yang termasuk dalam cakupan perizinan BPOM wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB. Dokumen ini menjadi bukti resmi bahwa sarana produksi telah memenuhi dan menerapkan persyaratan CPPOB.

Untuk memahami perbedaannya, berikut gambaran kewajiban berdasarkan kategori usaha dan produk.

Perlu dipahami bahwa Izin Penerapan CPPOB berbeda dengan izin edar BPOM. Izin Penerapan CPPOB berkaitan dengan pemenuhan standar pada sarana dan proses produksi, sedangkan izin edar berkaitan dengan persetujuan peredaran produk pangan olahan yang wajib didaftarkan.

Sebagai contoh, produsen makanan ringan yang ingin mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin edar BPOM MD perlu mempersiapkan sarana produksi dan dokumen penerapan CPPOB sesuai persyaratan. Sementara itu, usaha pangan rumahan yang memenuhi kriteria SPP-IRT mengikuti jalur perizinan yang berbeda.

Bagaimana Cara Mengajukan Izin Penerapan CPPOB ke BPOM?

Cara mengajukan Izin Penerapan CPPOB dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan aplikasi e-Sertifikasi BPOM. Pelaku usaha perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menyiapkan dokumen persyaratan, mengajukan permohonan, dan mengikuti proses evaluasi hingga izin diterbitkan.

Berdasarkan panduan BPOM, berikut tahapan pengajuan Izin Penerapan CPPOB bagi produsen pangan olahan.

1. Menyiapkan NIB dan Mendaftar melalui OSS

Langkah pertama adalah mengakses situs oss.go.id menggunakan akun perusahaan. Pastikan NIB dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan kegiatan produksi pangan yang dijalankan.

Selanjutnya, pilih menu Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), kemudian ajukan Izin Penerapan CPPOB pada kegiatan usaha yang sesuai.

2. Melakukan Registrasi Akun e-Sertifikasi BPOM

Setelah mengajukan permohonan melalui OSS, pelaku usaha akan diarahkan ke sistem e-Sertifikasi BPOM.

Jika belum memiliki akun, perusahaan perlu melakukan registrasi dengan melengkapi identitas usaha dan data penanggung jawab. Setelah akun terverifikasi, pemohon dapat melengkapi profil perusahaan, termasuk informasi fasilitas produksi dan jenis pangan olahan.

3. Menyiapkan dan Mengunggah Dokumen Persyaratan

Pelaku usaha perlu mengunggah dokumen yang menggambarkan kondisi fasilitas, produk, serta proses produksi yang dijalankan.

Berikut dokumen utama yang diperlukan:

Selain dokumen tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil dapat diminta melampirkan surat pernyataan komitmen atau hasil penilaian mandiri sesuai kategori risiko produk dan ketentuan yang berlaku.

4. Mengikuti Proses Evaluasi BPOM

Setelah permohonan dikirim, petugas BPOM akan mengevaluasi kelengkapan serta kesesuaian dokumen dengan persyaratan CPPOB.

Apabila ditemukan kekurangan, pemohon akan diminta melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen melalui sistem. Bentuk evaluasi dapat berbeda berdasarkan kategori risiko pangan dan mekanisme perizinan yang berlaku.

5. Mendapatkan Izin Penerapan CPPOB

Apabila seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, BPOM akan menerbitkan Izin Penerapan CPPOB secara elektronik.

Izin tersebut berlaku selama 5 tahun sepanjang tidak terdapat perubahan yang memerlukan penyesuaian izin, sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah memperoleh Izin Penerapan CPPOB, produsen dapat melanjutkan proses pendaftaran izin edar BPOM MD untuk produk yang diwajibkan memiliki izin edar.

Perlu diperhatikan bahwa Izin Penerapan CPPOB tidak otomatis menjadi izin edar produk. Keduanya merupakan proses perizinan berbeda yang perlu dipenuhi sesuai jenis usaha dan kategori pangan olahan.

Apa Perbedaan CPPOB, GMP, HACCP, dan ISO 22000?

Perbedaan CPPOB, GMP, HACCP, dan ISO 22000 terletak pada cakupan dan pendekatan yang digunakan untuk menjaga keamanan pangan. CPPOB merupakan pedoman produksi pangan olahan di Indonesia, GMP adalah prinsip praktik produksi yang baik, HACCP berfokus pada pengendalian bahaya keamanan pangan, sedangkan ISO 22000 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan.

Keempatnya saling berkaitan dan dapat diterapkan secara terintegrasi dalam industri makanan. Berikut perbandingannya:

Secara prinsip, CPPOB merupakan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam konteks industri pangan olahan di Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya kebersihan fasilitas, pengendalian proses, kelayakan peralatan, serta dokumentasi produksi.

Sementara itu, HACCP menggunakan pendekatan yang lebih spesifik dengan mengidentifikasi potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik pada setiap tahapan produksi. Sistem ini menentukan titik kendali kritis atau Critical Control Points (CCP) yang perlu diawasi untuk mencegah atau mengurangi bahaya keamanan pangan hingga tingkat yang dapat diterima.

Apa Hubungan CPPOB dengan Kode Produksi dan Tanggal Kedaluwarsa?

Kode produksi dan tanggal kedaluwarsa memiliki hubungan penting dengan penerapan CPPOB, terutama dalam mendukung identifikasi, pengawasan mutu, dan ketertelusuran produk makanan. Informasi tersebut membantu produsen mengidentifikasi kelompok produksi, memantau masa simpan, serta melakukan penelusuran apabila ditemukan masalah pada produk yang beredar.

Dalam penerapan CPPOB, perusahaan perlu memiliki sistem pencatatan yang memungkinkan setiap kelompok produksi (batch) ditelusuri berdasarkan bahan baku, proses pengolahan, dan distribusinya. Salah satu cara mendukung sistem tersebut adalah dengan mencantumkan kode produksi pada kemasan.

Berikut fungsi beberapa informasi yang umum dicetak pada kemasan makanan:

Sebagai contoh, apabila ditemukan produk makanan ringan dengan kualitas yang tidak sesuai standar, produsen dapat menggunakan nomor batch untuk menelusuri catatan produksi, mengidentifikasi produk lain yang berpotensi terdampak, serta menentukan tindakan perbaikan atau penarikan produk jika diperlukan.

Selain ketepatan informasi, kualitas hasil cetak kode juga perlu diperhatikan. Kode yang buram, mudah luntur, terpotong, atau tidak sesuai dengan data produksi dapat menyulitkan proses identifikasi dan pemeriksaan produk.

Oleh karena itu, produsen makanan perlu memastikan teknologi pencetakan, jenis tinta, dan material kemasan sesuai dengan kebutuhan produksi. Pemeriksaan hasil cetak secara berkala juga membantu menjaga keterbacaan kode selama proses pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi.

Bagaimana Gressler Mendukung Pencetakan Kode Produksi pada Industri Makanan?

Gressler merupakan penyedia solusi industrial coding and marking yang membantu produsen makanan mencetak kode produksi, tanggal kedaluwarsa (EXP), tanggal produksi (MFG), dan nomor batch secara jelas dan konsisten. Melalui solusi yang mengusung tagline “Precision Print Coding for a Perfect Product”, Gressler mendukung kebutuhan identifikasi dan ketertelusuran produk pada berbagai lini produksi makanan.

Dalam industri makanan, pencetakan kode sering menghadapi kendala seperti hasil cetak buram, tinta mudah luntur, kesalahan informasi, hingga mesin yang tidak mampu mengikuti kecepatan produksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Gressler menyediakan beberapa teknologi yang dapat disesuaikan dengan jenis kemasan dan kebutuhan produksi.

Sebagai contoh, Gressler telah mendukung kebutuhan pencetakan kode di PT Priama Food, produsen makanan ringan dengan kapasitas produksi sekitar 5.000 kemasan per hari, menggunakan mesin CIJ GC1600 yang terintegrasi dengan conveyor GAC-06CX.

Selain menyediakan mesin coding, Gressler juga menawarkan konsultasi pemilihan teknologi, pengujian hasil cetak pada sampel kemasan, instalasi, pelatihan operator, serta dukungan teknis dan purna jual.

Melalui layanan Trial Gratis Mesin Coding, produsen dapat mengevaluasi ketajaman kode, daya rekat tinta, waktu pengeringan, dan kesesuaian mesin dengan kecepatan lini produksi sebelum menentukan solusi yang tepat.

Kesimpulan

CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) merupakan pedoman penting bagi industri makanan untuk memastikan proses produksi berjalan secara aman, higienis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapannya mencakup pengendalian fasilitas, kebersihan karyawan, pengawasan bahan baku, hingga dokumentasi dan ketertelusuran produk.

Selain memahami persyaratan dan prosedur perizinan BPOM, produsen makanan juga perlu memastikan setiap kemasan memiliki informasi kode produksi dan tanggal kedaluwarsa yang jelas serta akurat. Informasi tersebut berperan penting dalam mendukung pengawasan mutu dan mempermudah penelusuran apabila ditemukan masalah pada produk.

FAQ Seputar CPPOB

1. Apa Kepanjangan CPPOB?

CPPOB adalah singkatan dari Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yaitu pedoman yang digunakan untuk memastikan proses produksi makanan dan minuman dilakukan secara aman, higienis, dan sesuai standar mutu. CPPOB mencakup pengendalian bahan baku, fasilitas, peralatan, pengemasan, serta dokumentasi produksi.

2. Apa Perbedaan CPPOB dan GMP?

CPPOB merupakan penerapan prinsip Good Manufacturing Practices (GMP) dalam industri pangan olahan di Indonesia. Keduanya bertujuan menjaga keamanan dan mutu produk melalui pengendalian proses produksi. Perbedaannya, CPPOB mengacu pada pedoman dan regulasi yang berlaku di Indonesia, sedangkan GMP merupakan istilah yang digunakan secara internasional.

3. Apakah CPPOB Wajib bagi UMKM Makanan?

UMKM makanan wajib menerapkan prinsip produksi pangan yang baik sesuai kategori usahanya. Namun, tidak semua UMKM wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB dari BPOM. Usaha yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar BPOM MD mengikuti persyaratan Izin Penerapan CPPOB, sedangkan industri rumah tangga yang memenuhi kriteria SPP-IRT mengikuti ketentuan perizinan tersendiri.

4. Siapa yang Menerbitkan Izin Penerapan CPPOB?

Izin Penerapan CPPOB diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengajuannya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan aplikasi e-Sertifikasi BPOM. Izin diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Apakah CPPOB Sama dengan Izin Edar BPOM?

Tidak. CPPOB merupakan pedoman untuk memastikan proses produksi pangan olahan memenuhi standar keamanan dan mutu. Sementara itu, Izin Penerapan CPPOB membuktikan pemenuhan persyaratan pada sarana produksi, sedangkan izin edar BPOM merupakan persetujuan untuk mengedarkan produk pangan olahan yang wajib didaftarkan.

6. Berapa Lama Masa Berlaku Izin Penerapan CPPOB?

Izin Penerapan CPPOB berlaku selama 5 tahun, sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam artikel. Pelaku usaha perlu memperhatikan masa berlaku izin serta melakukan pembaruan atau penyesuaian apabila terdapat perubahan pada fasilitas maupun kegiatan produksi yang memengaruhi perizinan.

7. Mengapa Kode Produksi Penting dalam Penerapan CPPOB?

Kode produksi berfungsi untuk mengidentifikasi kelompok atau batch produk sehingga mempermudah pencatatan, pengawasan mutu, dan ketertelusuran pangan. Apabila ditemukan masalah pada produk yang beredar, nomor batch membantu produsen menelusuri riwayat produksi serta menentukan produk yang berpotensi terdampak.

8. Bagaimana Cara Memastikan Kode Produksi pada Kemasan Makanan Tetap Terbaca?

Produsen perlu memilih teknologi pencetakan dan jenis tinta yang sesuai dengan material kemasan, kondisi produksi, serta kebutuhan kecepatan lini. Pemeriksaan hasil cetak secara berkala juga penting untuk mencegah kode buram, mudah luntur, atau tidak sesuai dengan informasi produksi. Gressler menyediakan solusi mesin coding CIJ, TIJ, TTO, dan laser marking yang dapat diuji melalui layanan Trial Gratis.